Oleh: Tim Redaksi PanduanWarga•

Cara Legalisasi Dokumen Apostille Online di Portal AHU Kemenkum


Warga Negara Indonesia (WNI) yang hendak bekerja, menikah, melanjutkan studi, atau mengurus izin tinggal di negara tujuan seperti Belanda, Jepang, dan negara anggota Konvensi Apostille lainnya kini tidak lagi memerlukan prosedur legalisasi berantai di Kementerian Luar Negeri maupun kedutaan besar asing. Cukup dengan satu sertifikat Apostille yang diterbitkan Kementerian Hukum RI, dokumen publik Indonesia langsung diakui secara sah di negara tujuan.

Daftar Dokumen yang Dapat Diajukan Apostille

Layanan Apostille mencakup berbagai dokumen publik maupun dokumen yang telah disahkan pejabat berwenang, antara lain:

  • Dokumen Kependudukan & Catatan Sipil: Akta Kelahiran, Akta Perkawinan / Buku Nikah, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Belum Menikah.
  • Dokumen Pendidikan: Ijazah dan Transkrip Nilai (SD, SMP, SMA/SMK, hingga Perguruan Tinggi).
  • Dokumen Kepolisian & Hukum: Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Mabes Polri, Surat Kuasa, Akta Notaris, serta dokumen terjemahan tersumpah (Sworn Translator).

Syarat Pengajuan Apostille Online

Pastikan berkas-berkas berikut sudah siap dalam format digital (PDF/JPG) sebelum membuat permohonan:

  1. Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) pemohon (atau surat kuasa bermeterai jika pengajuan diwakilkan).
  2. Hasil pindai (scan) dokumen asli yang akan di-Apostille secara utuh, jelas, dan berwarna.
  3. Dokumen terjemahan resmi oleh Penerjemah Tersumpah (jika negara tujuan mensyaratkan dokumen berbahasa Inggris, Belanda, atau bahasa lokal setempat).
  4. Alamat email aktif untuk menerima notifikasi verifikasi dan kode pembayaran PNBP.

Langkah Pengajuan Apostille di Portal AHU

  1. Registrasi Akun di Portal Apostille Kunjungi laman resmi apostille.ahu.go.id, klik Daftar, lalu buat akun pemohon menggunakan NIK, alamat email aktif, dan kata sandi.
  2. Buat Permohonan Baru Masuk ke akun Anda, pilih menu Buat Permohonan, kemudian pilih Negara Tujuan (misalnya Netherlands atau Japan) serta jenis dokumen yang akan dilegalisasi.
  3. Isi Data Pejabat Penandatangan Dokumen Masukkan nama pejabat dan instansi yang menerbitkan dokumen tersebut sesuai yang tertera pada cap/tanda tangan asli dokumen, lalu unggah file pindai dokumen Anda.
  4. Tunggu Proses Verifikasi Elektronik Petugas verifikator Ditjen AHU akan memeriksa kesesuaian tanda tangan dan stempel pejabat penerbit pada basis data pemerintah.
  5. Bayar Tarif Resmi PNBP Setelah status permohonan disetujui, sistem akan menerbitkan Kode Billing Simponi sebesar Rp150.000 per dokumen. Lakukan pembayaran melalui bank persepsi, ATM, Mobile Banking, atau kantor pos.
  6. Cetak Sertifikat Apostille Setelah pembayaran terkonfirmasi, sertifikat Apostille elektronik ber-QR Code dapat langsung diunduh, atau pemohon dapat mengambil stiker fisik Apostille di loket layanan Ditjen AHU / Kantor Wilayah Kementerian Hukum setempat sesuai jadwal.